TINGKAT KEMISKINAN DI ACEH....

Menurut angka resmi, tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Aceh pada tahun 2004 – yaitu 28,4 persen
– jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional Indonesia, sebesar 16,7 persen Angka ini juga lebih tinggi daripada provinsi tetangga, Sumatera Utara, yang tingkat kemiskinannya relatif rendah sebesar 14,9 persen,Pada tahun 2004 angka kemiskinan di Aceh mencapai 17,6 persen di perkotaan dan 32,6 persen di pedesaan,Meskipun laporan ini memusatkan perhatian pada dampak langsung tsunami terhadap kemiskinan, tingginya angka kemiskinan di Aceh sejak sebelum tsunami memperlihatkan tantangan bagi Pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan.

TEMUAN-TWNUAN TINGKAT KEMISKINAN DI ACEH
• Tingkat kemiskinan di Aceh sebelum tsunami, sebesar 28.4 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2004, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 16,7 persen  Kemiskinan di Aceh meningkat pasca bencana tsunami mencapai 32,6 persen Tingkat kemiskinan turun di bawah angka sebelum tsunami menjadi 26,5 persen pada tahun 2006, disebabkan adanya kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik.

• Peningkatan angka kemiskinan yang kecil setelah tsunami disertai dengan heterogenitas mendasar antar
berbagai daerah di Aceh Wilayah yang terkena dampak tsunami memang mengalami peningkatan angka kemiskinan, namun pada tahun 2006 angka ini kembali ke tingkat sebelum tsunami, atau bahkan lebih kecil Kemampuan untuk memperlancar konsumsi melalui penggunaan tabungan jelas membantu keluarga-keluarga tertentu melalui masa transisi yang sulit, sama halnya dengan penerima bantuan  Kemiskinan di wilayah konfl ik tetap tinggi selama periode ini namun juga mengalami penurunan yang signifi kan di tahun 2006

• Jumlah penduduk rentan di Aceh amat tinggi, sehingga goncangan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka jatuh miskin Di sisi lain, banyak orang yang hidup hanya di bawah garis kemiskinan sehingga intervensi tepat sasaran atau pertumbuhan berbasis luas dapat dengan cepat mengurangi jumlah penduduk miskin.

 • Kemiskinan di Aceh umumnya merupakan fenomena di pedesaan, dengan sekitar 30 persen keluarga di wilayah pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan kurang dari 15 persen di wilayah perkotaan. Secara geografIs, wilayah yang terletak dekat Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, sementara daerah-daerah di wilayah tengah dan selatan Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi Rendahnya tingkat pendidikan serta pertanian sebagai kegiatan utama keluarga juga terkait secara positif dengan kemiskinan.

• Ada dua kelompok rentan di Aceh yang saling tumpang tindih namun sesungguhnya berbeda: kelompok yang ‘miskin secara struktural’ dan kelompok yang ‘terguncang’ oleh tsunami, yang kehilangan harta benda pribadi. Banyak dari kelompok ‘terguncang’ memiliki kapasitas produktif tertentu, misalnya tingkat pendidikan, yang tidak dimiliki oleh kelompok yang ‘miskin secara struktural Mengingat tipologi ini serta keterbatasan dana publik yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan menyebabkan Aceh saat ini harus memikirkan investasi publik yang akan memberikan hasil paling besar dalam upaya  kemiskinan tersebut Kelompok ‘terguncang’ akan amat terbantu melalui upaya rehabilitasi aset yang hilang dan percepatan proses yang memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan kembali Membantu kelompok yang ‘miskin secara struktural’ memerlukan intervensi yang berbeda — yaitu intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (misalnya tenaga kerja, aset fi sik).

Bencana tsunami menyebabkan peningkatan kemiskinan yang relatif kecil di Aceh.
  Antara tahun 2004 sampai tahun 2005, kemiskinan di Aceh sedikit meningkat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, yaitu dari 17,6 persen menjadi 20,4 persen di perkotaan dan dari 32,6 persen menjadi 36,2 persen di daerah pedesaan Kenaikan angka kemiskinan tersebut secara statistik signifi kan pada tingkat konvensional. Kenaikan ini terjadi tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia turun dari 16,7 persen di tahun 2004 menjadi 16,0 persen di tahun 2005. Karena kedua survei Susenas dilaksanakan pada bulan Februari 2004 dan Desember 2005, perbandingan tingkat kemiskinan ini terkait dengan masa 10 bulan sebelum terjadinya tsunami sampai dengan masa satu tahun setelah tsunami. Karena adanya kekurangan ini, perbandingan tersebut mungkin tidak menangkap dinamika-dinamika penting jangka pendek dari angka kemiskinan dan khususnya kenaikan tajam angka kemiskinan yang berpotensi terjadi segera setelah bencana tsunami. Jika ada kenaikan, hal tersebut hanya bersifat sementara. Kenaikan angka kemiskinan yang relatif rendah di tahun 2005 mungkin mencerminkan efek positif dari pemulihan awal dan upaya rekonstruksi, serta kemampuan rumah tangga untuk memperlancar konsumsi melalui tabungan dan jaringan yang lebih luas ketika menghadapi guncangan pendapatan.

Dampak tsunami terhadap peningkatan tingkat kemiskinan tidak berlangsung lama  Dampak konfl ik terhadap kemiskinan juga terlihat menurun pada tahun 2006. Pemulihan rumah tangga di daerah-daerah yang terkena dampak tsunami terlihat sangat cepat – pada tahun 2006 tidak ada perbedaan yang signifi kan dalam kemungkinan timbulnya kemiskinan di daerah yang terkena dampak tsunami dibandingkan dengan daerah yang tidak terkena dampak tsunami. Dampak konfl ik terhadap tingkat kemiskinan juga sepertinya telah hilang pada tahun 2006. Pada tahun 2004, rumah tangga yang tinggal di daerah konfl ik memiliki kemungkinan 29 persen lebih besar untuk menjadi miskin. Perbedaan relatif ini meningkat menjadi 43 persen pada tahun 2005 namun menghilang pada tahun 2006, kemungkinan menandakan bahwa manfaat-manfaat dari berakhirnya konfl ik juga telah dirasakan di daerah-daerah tersebut Data konsumsi rata-rata per kapita juga turut mendukung temuan bahwa daerah yang Terkena konfl ik mulai pulih pada tahun 2006.
  
METODE PERKIRAAN KEMISKINAN
Terdapat selisih yang relatif kecil antara perkiraan kemiskinan di Aceh di tahun 2005 dalam laporan ini (32,6 persen) dan perkiraan BPS (28,6 persen).8 Terdapat dua perbedaan utama dalam metodologi yang menjelaskan bahwa selisih tersebut terkait dengan (i) data yang digunakan dalam analisis dan selisih yang diakibatkan dalam kelompok barang makanan dan non-makanan yang digunakan untuk memperkirakan konsumsi, dan (ii) indeks harga yang dipakai untuk menghitung konsumsi. Yang pertama dan yang paling penting, perkiraan kemiskinan dalam laporan ini didasarkan pada data inti Susenas dan tidak menggunakan modul konsumsi yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan kemiskinan pada tahun 2005 Laporan ini menggunakan informasi konsumsi yang tidak terlalu terperinci dari data inti Susenas untuk memungkinkan perkiraan kemiskinan yang konsisten dengan tingkat kesejahteraan kemiskinan untuk periode tahun 2004- 2006, sedangkan modul konsumsi Susenas hanya tersedia untuk satu tahun saja, yaitu 2005. Yang kedua, untuk memperkirakan indeks harga, BPS menggunakan nilai-nilai satuan dari modul konsumsi Susenas untuk 52 barang makanan dan 36 barang non-makanan Laporan ini menggunakan data infl asi yang diterbitkan oleh BPS untuk memperkirakan faktor defl ator, yang tertimbang dengan gabungan 19 barang makanan dannon-makanan. Sebagai tambahan, BPS juga mengembangkan perkiraan-perkiraan alternative lain mengenai jumlah “rumah tangga miskin” untuk distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam pendekatan ini, rumah tangga miskin ditentukan berdasarkan 14 kriteria yang dianggap sebagai indikator penting yang menentukan kemiskinan di Indonesia, seperti jenis perumahan, sumber-sumber energi yang digunakan, sumber air bersih, kepemilikan aset maupun tabungan, dll. Untuk informasi lebih lanjut tentang perkiraan kemiskinan oleh BPS dengan menggunakan Susenas dan Sensus Sosial Ekonomi, lihat Lampiran B5 mengenai metodologi. BPS menggunakan Sensus Sosial Ekonomi Dalam kerangka yang secara konsep berbeda tersebut, “rumah tangga-rumah tangga miskin” mencakup mereka yang sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Dengan memasukkan ketiga kategori ini, tingkat kemiskinan di Aceh mencapai angka 49,85 persen pada tahun 2005 Pengukuran tersebut mencakup rumah tangga yang mendekati miskin, yang mana tidak dimasukkan dalam perkiraan kemiskinan menggunakan Susenas dalam laporan BPS maupun laporan ini. Dengan tidak memasukkan kategori mendekati miskin dan penggunaan Sensus Sosial Ekonomi oleh BPS menghasilkan perkiraan kemiskinan yang sangat serupa di Aceh untuk tahun 2005, yaitu 30,2 persen. Terdapat sejumlah besar penduduk yang termasuk di sekitar garis kemiskinan. Dengan menggunakan survei inti Susenas sebagaimana dalam laporan ini, garis kemiskinan yang sedikit lebih tinggi juga akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi seperti yangdiperkirakan oleh BPS dengan  menggunakan Sensus Sosial ekonomi.